METRUM.ID – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan soal dugaan adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang menjadi penyebab batalnya investasi senilai ratusan triliun rupiah untuk Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM Riyatno menyebut, pihaknya bakal memeriksa informasi, memanggil serta mengkomunikasikan ulang dengan para investor jika memang benar adanya gangguan tersebut.
“Kalau tadi misalnya terkait adanya Ormas, kami akan adakan rapat, kami akan undang stakeholder terkait, dan mencarikan solusi bersama,” ujar Riyatno di Four Seasons Jakarta, Senin, (10/2/2025) dikutip dari Tempo.
Bukan hanya ormas, dia menyebut segala permasalahan yang ada dalam ruang lingkup investasi menjadi tanggung jawabnya. Pihaknya pun mengaku siap memfasilitasi segala bentuk penyelesaian setiap hambatan yang dialami investor. Termasuk jika harus berkoordinasi dengan Kementerian lainnya.
“Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, juga dengan pemerintah daerah,” katanya.
Dia memastikan, pihaknya akan mencarikan solusi terkait permasalahan ormas ini. Ia menegaskan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertanggung jawab penuh dalam mengawal investasi, mulai dari negosiasi awal hingga realisasi.
“Jadi ini memang tugas kami. Tugas di Kementerian Investasi itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi,” tandasnya.
Premanisme Ormas Buat Ratusan Triliun Melayang
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, mengungkapkan mengalami kerugian hingga ratusan triliun akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri.
Investasi itu kabur karena banyak ormas yang memaksa diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
“Modusnya mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata Sanny, Kamis, (6/2/2025).
Dia mengatakan kejadian premanisme ormas ini sering terjadi di wilayah kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.
Tak hanya demonstrasi, kata dia, ormas bahkan melakukan penyegelan jika keinginannya tidak terpenuhi.
“Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” katanya.
BKPM Desak Aparat Hukum Bertindak Tegas
Wakil Menteri Hilirisasi dan Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum soal aktivitas ormas yang mengganggu investasi industri.
Todotua meminta adanya langkah yang benar-benar tegas dari aparat hukum untuk aktivitas ormas yang mengganggu investasi.
“Secara prinsip, kita kan memang ada satgas investasi juga. Ini yang kita lagi koordinasikan dengan aparat hukum supaya benar-benar kita (dorong) ada langkah tegas lah ke mereka (ormas),” kata Todotua usai menghadiri acara diskusi Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
