METRUM.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kupang menyoroti pelantikan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Jonny Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2025-2030,pada kamis (20/2/2025).
Dalam pernyataannya, GMNI Kupang tidak hanya menyampaikan ucapan selamat, tetapi juga menegaskan bahwa kepemimpinan baru ini harus siap menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan berbagai permasalahan mendasar yang masih membayangi NTT, GMNI menegaskan perlunya langkah konkret dan komitmen kuat dari pemimpin daerah yang baru dilantik.
Ketua GMNI Kupang, Christin Banase, menekankan bahwa Melki-Jonny memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya melanjutkan pembangunan, tetapi juga menjawab berbagai permasalahan krusial yang selama ini belum terselesaikan. Ia menyoroti bagaimana harapan masyarakat terhadap pemimpin baru ini sangat tinggi, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Pertama-tama atas nama pengurus dan anggota GMNI-Kupang, kami mengucapkan selamat atas pelantikan dan menjalankan amanah dari rakyat Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bapak Jonny Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025-2030”,katanya.
Sebagai pemimpin yang akan melanjutkan Pembangunan, kami percaya bahwa masyarakat telah menggantungkan segala harapan Pembangunan dan juga pengembangan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan prioritas kepada pemimpin daerah yang telah terpilih dan terlantik.
GMNI Kupang menilai, Pemerintahan Melki-Jonny yang mendapat mandat dari masyarakat NTT untuk melanjutkan Pembangunan dengan beberapa catatan penting.
GMNI Kupang, melihat masih banyak persoalan dasar/pokok di Nusa Tenggara Timur yang harus menjadi perhatian khusus seperti :
1. Tatakelola birokrasi yang belum optimal
2. Akses Pendidikan dan kesehatan diwilayah pinggiran dan perbatasan yang belum merata
3. Pemerataan pembangunan Infrastruktur
4. Pengentasan kemiskinan
5. Penanganan stunting
6. Penyelesaian ragam konflik agraria
7. Pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan ekologis
8. Disparitas pembanguann antara desa dan kota.
Berbagai persoalan ini harus mendapat perhatian serius dan harus bisa diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 tahun ke depan, agar dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan Rakyat.
GMNI Kupang juga melihat dampak Efisiensi anggaran sebagai kebijakan pusat berimbas pada penyelenggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu butuh kreatifitas Kepala Daerah untuk mengelola potensi yang ada melalui aset-aset daerah dan mencari pos pendapatan yang lain agar bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan tentu kemampuan lobi dan jejaring politik nasional kami yakin Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bisa mengatasi persoalan minimalisnya kondisi keuangan daerah ini. Dengan demikian tidak akan mengorbankan skala prioritas pembangunan dan kebutuhan mendasar masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktu dan peningkatan ekonomi Rakyat.
Dan terakhir sebagai salah satu Organisasi kepemudaan di Nusa Tenggara Timur, GMNI Cabang Kupang berkomitmen mengkawal dan menjadi mitra kritis Pemerintah guna memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur.
